Abrasi Ancam Jalan Nasional di Pulau Buru
DetikAmbon-NAMLEA , Kerusakan parah pada talud penahan ombak di sepanjang pesisir Desa Lala (Kecamatan Namlea) hingga Desa Ubung KecamatanLilialy Kabupaten Buru, Maluku, kini memicu kekhawatiran besar. Pasalnya,abrasi laut yang terus menggerus kawasan pesisir tersebut mulaimengancam keberadaan badan jalan nasional yang melintas tepat di sisinya.Ancaman ini menjadi perhatian serius karena jalan nasional tersebut bukansekadar aspal biasa, melainkan urat nadi transportasi dan perekonomian warga.Ruas jalan ini adalah satu-satunya akses darat yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Buru dengan puluhan desa dan kecamatan di wilayahbarat Pulau Buru.Kondisi kritis di lapangan akhirnya mendapat sorotan tajam dari DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru. Anggota Komisi III DPRDKabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya, mengeluarkan desakankeras agar persoalan ini tidak dipandang sebelah mata oleh pihak eksekutif.
Desak Respons Cepat Tiga Tingkat Pemerintahan Tukuboya mendesak pemerintah agar segera mengalokasikan anggaran danmelakukan rehabilitasi terhadap talud penahan pantai yang hancur dihantamombak. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dari tiga tingkatan pemerintahan.Desakan ini secara khusus ditujukan kepada Pemerintah KabupatenBuru, Pemerintah Provinsi Maluku, hingga pemerintah pusat melaluiKementerian Pekerjaan Umum, khususnya pada Direktorat JenderalSumber Daya Air (Dirjen SDA). “Kita tidak bisa membiarkan kerusakan yang begini parah terus-menerus terjadi, karena pada akhirnya akan berdampak fatal padakerusakan badan jalan. Ini merupakan jalan poros nasional, akses satu-satunya warga menuju wilayah barat Pulau Buru. “ tegasnya
Menurut politisi tersebut, jika proses rehabilitasi talud ditunda dan dibiarkanberlarut-larut, laut akan semakin menggerus daratan. Apabila jalan nasionaltersebut sampai terputus, dampaknya akan melumpuhkan mobilitas, distribusilogistik, hingga roda perekonomian masyarakat yang bergantung pada aksestunggal tersebut.
Bukan Keluhan Baru, DPRD Minta Eksekusi Segera Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan ini bukanlah sebuah isu baruyang muncul tiba-tiba. Tukuboya mengungkapkan bahwa persoalan rusaknyatalud pesisir pantai ini sudah berulang kali disuarakan. Masalah ini kerapmenjadi topik bahasan dalam rapat resmi Komisi III DPRD Kabupaten Buru,maupun dalam berbagai kesempatan pertemuan tatap muka bersama jajaranPemerintah Provinsi Maluku.Meski demikian, penanganan yang komprehensif di lapangan dinilai masihbelum maksimal. Oleh karena itu, dewan terus mendorong isu infrastrukturvital ini agar segera mendapatkan status penanganan darurat.
Angin segar sempat berembus ketika persoalan penataan kawasan pantai diMaluku masuk dalam radar pemerintah pusat. Tukuboya menyebutkan bahwaisu abrasi ini telah menjadi salah satu materi pembahasan penting dalampertemuan antara Gubernur Maluku dengan Direktur Jenderal Sumber Daya AirKemen-PU beberapa waktu lalu. "Melihat urgensinya, kami di DPRD sangat berharap perbaikan dan rehabilitasitalud di Kabupaten Buru ini dapat diakomodasi ke dalam program prioritaspemerintah pusat pada tahun anggaran terdekat," harapnya.
Pemkab Buru Diminta Tetap "Jemput Bola"Sebagai penutup, Tukuboya mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Buruuntuk tidak sekadar bersikap pasif menanti bantuan datang dari Jakarta.Sekalipun ruas jalan dan pembangunan talud pengaman pantai tersebutmerupakan kewenangan absolut dari pemerintah pusat, peran aktif daerahtetap menjadi kunci.Ia menekankan perlunya Pemkab Buru terus mengawal proposal perbaikan danmelakukan koordinasi intensif. "Sinergi yang solid antara pemerintahkabupaten, provinsi, dan pusat sangat diperlukan agar birokrasi penangananabrasi pesisir Buru bisa dipercepat. Keselamatan akses warga harus menjadiprioritas di atas segalanya," tutup Tukuboya.
Tim Liputan : DetikAmbon
