LSM Anti Korupsi Bakal Duduki Kantor KPK : Soroti Dugaan Korupsi Proyek BPJN Maluku
DetikAmbon Com — Mollucas Corruption Watch (MCW) bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa asal Maluku di Jakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin( 27/7)
Aksi ini dilakukan untuk mendesak lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas dugaan praktik korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku.
Direktur MCW, Salahuddin Hamid Fakaubun, S.H., M.H., menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan ini disinyalir melibatkan sejumlah unsur pimpinan di BPJN Maluku bersama pihak ketiga atau kontraktor. Berdasarkan kajian lembaganya, dugaan praktik korupsi tersebut disinyalir telah terjadi sejak tahap pengadaan hingga pencairan anggaran.
"Kami melihat dugaan praktik korupsi dan kolusi di internal BPJN Provinsi Maluku sudah berlangsung cukup lama. Dugaan itu, menurut kajian kami, dimulai sejak proses lelang, manipulasi data pemenang tender, rekayasa dokumen pekerjaan, hingga dugaan manipulasi laporan progres pekerjaan yang kemudian menjadi dasar pencairan anggaran," ujar Fakaubun melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (27/7).
Fakaubun menegaskan bahwa seluruh informasi yang dihimpun lembaganya bersumber dari hasil pemantauan awal. Data dan dokumen pendukung tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi kepada KPK saat aksi berlangsung.
Ia juga menambahkan, detail dugaan tindak pidana sengaja belum dipublikasikan sepenuhnya ke publik karena akan dijadikan bagian dari materi laporan resmi serta bahan penyampaian aspirasi dalam aksi unjuk rasa.
Dorong Audit Investigasi dan Pemeriksaan Lapangan
Selain mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut, MCW turut mendorong agar dilakukan investigasi langsung ke lokasi proyek guna memastikan kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan dokumen administrasi serta laporan progres pekerjaan.
MCW mengusulkan agar proses pemeriksaan tidak sekadar bertumpu pada dokumen administratif, tetapi juga melibatkan tenaga ahli independen, seperti ahli konstruksi, auditor keuangan, serta tim kompeten guna menghitung potensi kerugian keuangan negara.
"Kami meminta KPK turun langsung ke lapangan. Kami juga mendorong agar dilakukan audit investigasi terhadap aliran dana dan progres pekerjaan dengan melibatkan ahli konstruksi, auditor keuangan, dan pihak independen yang mampu menghitung potensi kerugian negara secara profesional," jelas Fakaubun.
Menurut Fakaubun, langkah tersebut penting agar penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berbasis pada fakta-fakta teknis di lapangan.
Wujud Kontrol Sosial Masyarakat
Rencana aksi di depan Gedung KPK ini disebut sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan uang negara agar tepat sasaran.
"Langkah ini kami ambil sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami sebagai masyarakat yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan negara. Penggunaan anggaran harus sesuai aturan dan tidak boleh disalahgunakan karena anggaran tersebut berasal dari uang rakyat," tegas Fakaubun.
MCW berharap laporan yang akan disampaikan dapat segera mendapat perhatian dari aparat penegak hukum serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.(**)
