TOL LAUT: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
### Catatan Kritis Kebijakan Konektivitas di Provinsi Kepulauan Maluku
DetikAmbon.Com - Program Tol Laut yang digagas pemerintah pusat sejak lama membawa gelombang harapan besar, terutama bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perdesaan (3TP). Bagi daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku, program ini bukan sekadar urusan moda transportasi laut, melainkan urat nadi utama yang menentukan distribusi barang, pemerataan ekonomi, serta stabilitas harga antarpulau. Namun, di balik megahnya angka statistik pelayaran dan kunjungan kapal, tersimpan sejumlah catatan kritis yang disuarakan langsung oleh Anos Yeremias, anggota DPRD Provinsi Maluku. Menurutnya, sudah saatnya kebijakan strategis ini dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Maluku.
Bagi sebagian besar wilayah Indonesia yang berbentuk daratan kontinental, laut sering kali dipandang sebagai pemisah wilayah. Namun, kondisi geografis Maluku justru sebaliknya.“Bagi kami di Maluku, laut bukanlah pemisah. Laut justru adalah jalan raya alami yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya,”ungkap Anos Yeremias dalam akun fecebooknya.
Ketika Tol Laut hadir dengan sokongan anggaran negara, masyarakat Maluku menaruh asa yang sangat tinggi. Harapannya sederhana namun esensial: harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah, distribusi logistik lancar, dan kesenjangan harga antara kota besar dan pulau-pulau terpencil dapat dipangkas secara signifikan.
Salah satu tujuan utama kehadiran Tol Laut adalah menekan disparitas harga yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat di pulau-pulau kecil. Komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, semen, hingga bahan bangunan kerap dibeli dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal akibat tingginya ongkos logistik laut.
Kendati demikian, muncul pertanyaan mendasar yang krusial Apakah penurunan biaya logistik tersebut benar-benar dinikmati oleh konsumen akhir?
Anos mengingatkan agar keberhasilan Tol Laut tidak sekadar diukur dari kuantitas administratif semata. "Keberhasilan Tol Laut tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak kapal yang beroperasi, berapa trayek yang tersedia, atau berapa ton barang yang berhasil diangkut. Ukuran sesungguhnya harus dilihat dari dampaknya di tingkat tapak,"* tegasnya.
Dampak nyata tersebut harus dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah kepulauan Maluku, mulai dari Lirang, Wetar, Kisar, Lemola, Luang, Sermata, Babar, Marsela, Dawelor, Dawera, Dai, Selaru, Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Aru Selatan, Aru Tengah, Kei Besar, Kei Kecil, Banda, Seram, Ambalau, Saparua, hingga pulau-pulau terpencil lainnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan tajam adalah minimnya muatan balik(backload) dari daerah. Selama ini, kapal-kapal Tol Laut datang dari sentra produksi nasional seperti Surabaya atau Makassar dengan muatan kontainer yang penuh sesak. Namun, saat kembali berlayar keluar Maluku, kapasitas muatannya sering kali kosong atau sangat minim.
Padahal, Maluku memiliki potensi komoditas unggulan yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, pala, cengkih, kopra, rumput laut, hingga produk perkebunan dan pertanian lokal lainnya. “Kalau kapal datang membawa puluhan bahkan ratusan kontainer, kita harus mulai memikirkan bagaimana saat kapal kembali, kontainer tersebut dapat diisi dengan produk-produk asli Maluku,” ujar Anos.
Tanpa adanya konsolidasi muatan balik yang terintegrasi dengan sentra produksi, UMKM, koperasi, serta BUMD, Tol Laut dikhawatirkan hanya berfungsi sebagai jalur satu arah—sebagai sarana masuknya barang luar tanpa menggerakkan roda ekonomi lokal secara optimal
Negara menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit untuk merawat konektivitas wilayah kepulauan. Oleh karena itu, setiap rupiah dari uang rakyat tersebut harus berbuah kesejahteraan nyata. Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu mengaudit rantai pasok secara transparan:
Jika ongkos angkut laut sudah disubsidi tetapi harga barang di pulau-pulau tetap melambung tinggi, maka dipastikan ada hambatan struktural pada rantai distribusi di tingkat lokal yang harus segera dibenahi.
Selain itu, karakteristik geografis Maluku menuntut penerapan sistem logistik terpadu atau hub and spoke. Pelabuhan besar disiapkan sebagai pusat singgah utama (hub), yang kemudian didukung oleh armada kapal perintis, pelayaran rakyat, serta moda transportasi penyeberangan untuk menjangkau pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tanpa konektivitas multimoda yang rapi, biaya pengiriman pada mil terakhir (*last mile*) akan tetap mahal.
Anos Yeremias menegaskan bahwa evaluasi yang masif bukan berarti menghentikan program ini. Yang dibutuhkan adalah perbaikan tata kelola secara menyeluruh mulai dari evaluasi trayek, frekuensi pelayaran, ketepatan pelabuhan singgah, hingga pengawasan harga komoditas dan optimalisasi muatan balik.
Bagi masyarakat kepulauan, istilah dan jargon program pemerintah bukanlah hal utama. Yang mereka dambakan hanyalah ketersediaan barang yang stabil, harga yang terjangkau, serta denyut ekonomi daerah yang terus bertumbuh. Sebab, bagi Provinsi Maluku, konektivitas bukan sekadar urusan logistik, melainkan wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**
