Secercah Harapan di Maluku: Angka Kemiskinan Turun, Namun Desa Menyimpan Ironi
DETIKAMBON – Ada kabar baik yang berhembus dari Bumi Raja-Raja pada pertengahan tahun ini. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan nasional, Provinsi Maluku berhasil menorehkan prestasi yang patut diapresiasi yakni jumlah penduduk miskin sukses ditekan.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, terhitung pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di wilayah kepulauan ini tersisa 281,54 ribu orang. Jika ditarik mundur ke bulan September 2025, angka ini merupakan sebuah lompatan positif. Saat itu, jumlahnya masih berada di angka 286,86 ribu orang. Artinya, dalam kurun waktu sekitar enam bulan, ada 5,32 ribu jiwa di Maluku yang berhasil mentas dari garis kemiskinan.
Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, memaparkan data ini dengan optimisme. Secara persentase, tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2026 turun menjadi 14,91 persen. "Dalam kurun waktu setahun, jumlah penduduk miskin di Maluku berkurang sekitar 6,22 ribu orang dengan penurunan persentase sebesar 0,47 persen poin," jelas Maritje dalam paparan Profil Kemiskinan di Maluku.
Tren positif ini menjadi bukti bahwa roda ekonomi di Maluku mulai berputar lebih cepat. Kebijakan pemerintah daerah, pergerakan sektor riil, hingga daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan yang nyata.
Ketika kita menelusuri rincian data BPS, ditemukan sebuah dinamika yang menjadi isu menarik—sekaligus pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah. Di balik angka kemiskinan Maluku yang secara total menurun, terselip sebuah paradoks antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Kawasan perkotaan di Maluku mencatatkan rapor yang sangat memuaskan. Pada periode September 2025 hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di kota turun drastis sebesar 6,67 ribu orang. Hal ini mengindikasikan bahwa perputaran uang, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap fasilitas dasar di perkotaan berjalan sangat efektif.
Namun, mari kita tengok ke perdesaan. Di saat warga kota mulai bangkit dari kemiskinan, jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan Maluku justru naik sebesar 1,35 ribu orang.
Mengapa isu ini sangat krusial untuk dibaca publik? Kenaikan angka kemiskinan di desa adalah sinyal alarm. Maluku adalah provinsi kepulauan di mana denyut nadi kehidupan pesisir, nelayan, dan petani berada di desa-desa. Jika kemiskinan desa meningkat, ini memunculkan pertanyaan mendalam. Kondisi ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Mulai dari tantangan distribusi logistik antarpulau, fluktuasi harga komoditas pertanian dan perikanan, hingga minimnya akses infrastruktur yang memadai di pelosok. Desa yang seharusnya menjadi lumbung ketahanan pangan dan ekonomi, justru terlihat rapuh.
Menurunnya angka kemiskinan menjadi 14,91 persen jelas merupakan sebuah pencapaian yang patut dirayakan, namun perayaan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama. Maritje Pattiwaellapia selaku Kepala BPS Maluku memberikan peringatan yang sangat lugas angka 281 ribu orang itu bukanlah jumlah yang sedikit. "Meski menunjukkan perbaikan kondisi, jumlah penduduk miskin masih mencapai lebih dari 281 ribu orang sehingga memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Pernyataan ini menampar kesadaran kita semua. Angka 281,54 ribu bukanlah sekadar deretan statistik di atas kertas laporan BPS. Mereka adalah kepala keluarga yang mungkin masih bingung mencari biaya sekolah anak, para nelayan yang kesulitan membeli bahan bakar untuk melaut, dan ibu-ibu di perdesaan yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.
Ke depan, strategi pengentasan kemiskinan di Maluku tidak bisa lagi disamaratakan. Penanganan kemiskinan harus bersifat tailor-made atau disesuaikan dengan akar masalahnya. Pemerintah daerah, akademisi, hingga pihak swasta harus mulai memutar fokus pembangunan agar lebih ramah terhadap desa.
Intervensi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi pesisir, dan stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah perdesaan harus menjadi prioritas utama. Mengentaskan kemiskinan di Maluku bukan hanya soal memoles wajah kota agar terlihat maju, tetapi memastikan bahwa tidak ada satu pun warga desa di pesisir pulau yang tertinggal di belakang. Perjalanan Maluku menuju kesejahteraan masih panjang, dan tugas berat ini membutuhkan kolaborasi tanpa henti dari semua pihak.(**)
