Akhir Polemik Tapal Batas SBB–Malteng
DETIKAMBON — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa terus menunjukkan komitmen tinggi dalam merampungkan persoalan administrasi wilayah yang krusial. Langkah strategis dan persuasif ditempuh guna menyelesaikan sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah, khususnya yang mencakup kawasan strategis Tanjung Sial.
Gubernur Maluku secara proaktif mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten SBB bersama DPRD Kabupaten SBB dalam sebuah forum koordinasi intensif. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata bahwa penyelesaian batas wilayah paling efektif ditempuh melalui jalur dialog, koordinasi erat, serta senantiasa mengedepankan kepentingan hajat hidup masyarakat luas.
Menanggapi langkah progresif ini, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias dalam akun fecebook, memberikan apresiasi penuh atas komitmen dan keseriusan Pemprov Maluku. Menurutnya, langkah mempertemukan eksekutif dan legislatif daerah merupakan instrumen penting untuk meredタブ ketegangan serta mencari titik temu terbaik.
"Persoalan tapal batas bukan sekadar menyangkut garis administrasi di atas peta, melainkan berdampak langsung terhadap pelayanan publik, kepastian hukum, pengelolaan aset pemerintah, pendidikan, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan," ujar Anos Yeremias.
Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh pihak terkait dapat terus mengedepankan semangat persaudaraan Orang Basudara, menghormati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan dukungan penuh terhadap proses penyelesaian yang sedang difasilitasi oleh Pemprov Maluku.
Ikhtiar damai ini diharapkan mampu melahirkan solusi yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus memperkuat pilar persatuan dan stabilitas keamanan demi kelangsungan pembangunan di bumi Maluku.
Sebab, masa depan Maluku yang maju dan berdaya saing hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan, ruang dialog yang terbuka, serta kepastian hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.(**)
