14 Hakim Agung Baru Dilantik, Benny Harman: Pertaruhan Masa Depan Negara Hukum dan Ekosistem Investasi
14 Hakim Agung Baru Dilantik, Benny Harman: Pertaruhan Masa Depan Negara Hukum dan Ekosistem Investasi
Ambon, detikAmbon.com - Gedung Mahkamah Agung (MA) hari ini menjadi saksi sejarah peristiwa penting yang akan menentukan arah masa depan negara hukum (The Rule of Law) di Indonesia. Sebanyak 14 hakim agung resmi diambil sumpahnya oleh Ketua MA. Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan bahwa prosesi ini sama sekali bukan sekadar seremoni atau rutinitas kelembagaan belaka, melainkan sebuah titik tumpu baru bagi harapan keadilan di tanah air.
Kehadiran 14 hakim baru yang terdiri dari 11 hakim agung reguler dan 3 hakim agung ad hoc ini memikul ekspektasi publik yang teramat besar. Benny Harman menyebut barisan hakim agung ini sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi sekaligus juru bicara keadilan yang sesungguhnya. Di tengah dinamika penegakan hukum nasional, integritas mereka akan menjadi fondasi utama tegaknya rechtsstaat atau negara hukum yang berwibawa.
Harapan masyarakat terhadap belasan wakil Tuhan di Mahkamah Agung ini bertumpu pada sejumlah hal krusial. Menurut Benny Harman, tuntutan pertama dan paling mendasar adalah keharusan para hakim agung untuk menjadi corong keadilan hakiki. Publik saat ini sangat mendambakan putusan-putusan yang murni lahir dari kejernihan nurani, independensi, dan integritas moral yang kokoh. Ruang peradilan tertinggi tidak boleh lagi tersentuh oleh kompromi kekuasaan atau praktik transaksional. Hakim agung diharapkan memiliki keberanian penuh untuk menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu.
Tuntutan kedua berpusat pada urgensi menciptakan kepastian hukum. Keputusan yang diketuk di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) bukan sekadar akhir dari sebuah perkara, melainkan akan menjadi rujukan yurisprudensi nasional. Benny menekankan bahwa putusan yang konsisten, berkeadilan, dan dapat diprediksi adalah kunci utama lahirnya kepastian hukum yang sangat diidamkan oleh seluruh lapisan masyarakat saat ini.
Aspek ketiga yang tidak kalah penting menyentuh ranah perputaran roda ekonomi nasional, yakni peran MA dalam menopang ekosistem usaha dan investasi. Benny Harman menyoroti bahwa kepastian hukum memiliki korelasi tegak lurus dengan ketenteraman berusaha di Indonesia. Seluruh roda penggerak ekonomi, mulai dari pelaku UMKM di akar rumput hingga investor berskala besar, hanya akan merasa aman berbisnis dan berinovasi jika ada jaminan mutlak bahwa hak-hak hukum mereka terlindungi dari segala bentuk kesewenang-wenangan birokrasi maupun pesaing.
Keempat, pelantikan ini menjadi momentum krusial untuk memulihkan martabat lembaga peradilan itu sendiri. Keberanian memutus perkara secara adil adalah satu-satunya jalan utama untuk mengikis rasa skeptis publik yang sempat menguat, sekaligus memulihkan wibawa MA sebagai benteng peradilan tertinggi. Negara hukum bukanlah sekadar deretan rumusan normatif yang mati di atas kertas. Negara hukum adalah kenyamanan dan rasa aman yang benar-benar dirasakan rakyat saat mencari keadilan, serta ruang yang memajukan inisiatif baru bagi pembangunan bangsa. Sumpah jabatan yang bergema hari ini di hadapan Tuhan dan publik merupakan komitmen moral absolut untuk mewujudkan seluruh cita-cita bangsa tersebut.
