JK Angkat Bicara Soal Insiden Bendera Bulan Bintang: Itu Hanya Dinamika Internal, Bukan Menentang Pusat
JAKARTA DETIKAMBON.COM— Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh yang digelar di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), sempat diwarnai ketegangan. Insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam acara tersebut memicu kericuhan yang langsung menyedot perhatian publik nasional.
Menyikapi eskalasi tersebut, tokoh perdamaian Aceh sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), langsung angkat bicara. Tokoh sentral di balik Perjanjian Helsinki ini memberikan pandangannya guna meredam spekulasi liar yang beredar di masyarakat.
Menurut pandangan JK, pengibaran bendera bulan bintang dan kericuhan yang terjadi murni merupakan riak-riak dinamika lokal, bukan sebuah gerakan pemberontakan atau bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta.
JK menilai, insiden tersebut lebih dipicu oleh adanya rasa ketidakpuasan di kalangan internal mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh karena itu, ia meminta publik untuk melihat persoalan ini secara proporsional. "Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal. Jadi menujunya bukan ke pusat ini tuntutan, tapi menujunya adanya suatu perbaikan-perbaikan internal di Aceh itu," tegas JK dalam keteranganya
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Jusuf Kalla menjadi penyejuk di tengah simpang siur informasi mengenai jalannya acara Hari Damai Aceh. Pada mulanya, agenda yang dihelat pada 15 Agustus 2026 tersebut dirancang sebagai acara refleksi yang sakral. Massa berkumpul untuk melaksanakan doa bersama dan zikir akbar guna mengenang 21 tahun momen bersejarah penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki yang terjadi pada 15 Agustus 2005 silam. Namun, situasi yang awalnya khusyuk perlahan memanas. Ketegangan mulai terpantik ketika sekelompok massa melakukan aksi pengibaran bendera bulan bintang, simbol yang dulunya identik dengan GAM, di tengah konsentrasi massa.
Aksi pengibaran bendera tersebut memicu reaksi dari aparat keamanan yang tengah berjaga untuk memastikan ketertiban acara. Upaya aparat untuk menertibkan situasi justru berujung pada bentrokan dan kericuhan dengan sekelompok massa di lokasi.
Meski terjadi gesekan secara fisik, JK kembali menekankan titik berat masalahnya. Ia menyoroti bahwa akar dari gesekan tersebut adalah tuntutan terkait perbaikan sistem dan tata kelola di internal kelompok mereka sendiri, bukan sebuah ancaman separatisme yang menargetkan kedaulatan negara.
Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman memang menjadi catatan tersendiri dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh tahun ini. Kendati demikian, Jusuf Kalla meminta seluruh pihak agar tidak menggeneralisasi insiden tersebut sebagai cerminan sikap seluruh rakyat Serambi Mekkah.
Sebagai sosok yang sangat memahami sosiologi dan dinamika politik Aceh, JK meyakini bahwa kericuhan yang melibatkan sekelompok orang tersebut tidak mewakili keinginan dan aspirasi masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Menurutnya, masyarakat sipil Aceh saat ini sudah berada di fase yang jauh berbeda dibandingkan dua dekade lalu. Masyarakat luas dinilai telah merasakan dan menikmati buah manis dari perdamaian yang telah dirajut dengan susah payah melalui Perjanjian Helsinki.
Selama 21 tahun terakhir, roda ekonomi berputar, anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut, dan pembangunan infrastruktur terus berjalan. Hal-hal inilah yang menurut JK jauh lebih disyukuri oleh mayoritas rakyat Aceh.
Pernyataan JK ini sekaligus menjadi pesan kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap riak ketidakpuasan di akar rumput, demi menjaga perdamaian Aceh agar terus bersemi hingga generasi-generasi mendatang.
Penulis : Aswan Wally DetikAmbon- Jakarta
