Kemendagri Minta Pemda Jaga Ketat Harga Beras, Minyak Goreng, dan Cabai di Tengah Lonjakan IPH
DETIKAMBON PORTAL BERITA TERPERCAYA & REFERENSI UTAMA MALUKU
Redaksi Detik Ambon | Selasa, 25 Agustus 2026
JAKARTA DETIKAMBON.COM. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir secara tegas meminta
seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah taktis dalam menjaga
stabilitas harga sejumlah komoditas pangan utama yang mengalami kenaikan Indeks
Perkembangan Harga (IPH), dengan fokus khusus pada beras, minyak goreng, dan cabai.
Permintaan krusial tersebut disampaikan oleh Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian
Inflasi yang dirangkaikan secara khusus dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan strategis ini digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Tomsi menekankan bahwa pengendalian harga komoditas di tingkat daerah tidak boleh dilakukan secara
sembarangan atau sekadar formalitas laporan administratif. Ia mewajibkan seluruh kepala daerah beserta jajaran
terkait untuk turun langsung ke lapangan, memantau realitas pasar, serta memastikan bahwa harga jual di tingkat pedagang eceran tetap patuh berada dalam batas Harga Acuan Penjualan (HAP) maupun Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan oleh negara.
"Kami hanya sedikit mengingatkan kembali bahwa tujuan kita agar harga tidak melebihi HAP. Oleh sebab
itu, kita berusaha sekeras-kerasnya. Sekarang teman-teman daerah juga kami minta untuk turun ke lapangan, turun ke pasar, cek betul, dan lakukan upaya-upaya serta langkah-langkah pengendalian secara nyata." Ungkap Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa HAP merupakan instrumen hukum dan kebijakan ekonomi yang wajib
dihormati dan dipertahankan. Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengawal harga pangan agar tetap
stabil sesuai acuan tidak hanya mencerminkan efektivitas birokrasi, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab moral dan administratif dalam melindungi daya beli masyarakat luas.
Fokus Intervensi Berbasis Data BPS & Sektor Strategis Dalam pemaparannya yang mendalam, Tomsi menyoroti secara spesifik komoditas beras yang dilaporkan
mengalami kenaikan harga di tidak kurang dari 132 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Dirinya menginstruksikan agar jajaran Pemda tidak terjebak dalam diskusi inflasi yang bersifat makro atau gambaran umum semata, melainkan harus diarahkan secara tajam pada pemetaan wilayah spesifik serta komoditas pemicu
lonjakan.
Menurutnya, pendekatan intervensi berbasis data yang akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) mutlak diperlukan agar kebijakan fiskal maupun operasi pasar yang digelontorkan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran
dan efisien. "Tolong fokus, perhatikan data dari BPS. Minta data sebelum hari Senin daerah mana saja yang mengalami kenaikan harga. Supaya apa? Supaya upaya kita tidak salah sasaran, jangan sampai yang naiknya di kiri, intervensinya ke kanan. Ini yang kami harapkan minggu-minggu ke depan kita lebih fokus." Tegas Tomsi Tohir
Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng, Tomsi menilai bahwa peningkatan kuota dan percepatan penyaluran melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi sektor pangan terbukti sangat membantu meredam gejolak harga di pasaran.
Ia menginstruksikan Pemda untuk aktif berkoordinasi dengan
jaringan distribusi BUMN guna memastikan pasokan di daerah yang mengalami defisit dapat segera teratasi. Adapun untuk komoditas cabai, baik cabai rawit maupun cabai merah, Kemendagri mendorong sinergi konkret antara kementerian/lembaga teknis bersama Pemda. Gerakan penanaman mandiri di pekarangan maupun kawasan sentra pertanian lokal harus digalakkan kembali. Tomsi mengingatkan bahwa persoalan fluktuasi harga cabai bukanlah tantangan baru yang pelik, mengingat pola musiman ini telah rutin diantisipasi sejak tahun-tahun
sebelumnya. Melalui rangkaian rapat koordinasi intensif ini, Kemendagri optimistis bahwa pengawasan harga di tingkat
regional akan berjalan jauh lebih ketat dan terukur. Harapan besar disematkan kepada para kepala daerah diseluruh penjuru nusantara untuk tidak tinggal diam menghadapi dinamika harga pasar menjelang pergantian
musim ini.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemanfaatan data analitik yang presisi, dampak negatif kenaikan inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat ditekan seminimal
mungkin. (**)
Penulisa : Aswan Wally | DETIMAMBON.COM-JAKARTA
