"Tutup Kran", Mendagri Tolak Tambah Dana Daerah Tahun 2027
DETIKAMBON, JAKARTA – Harapan sejumlah kepala daerah untuk mendapatkan suntikan dana segar pada tahun anggaran 2027 tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menolak permintaan penambahan anggaran atau top up dari para pimpinan wilayah tersebut.
Sikap tegas ini bukan tanpa alasan. Menurut Mendagri, alih-alih meminta tambahan dana, pemerintah daerah seharusnya berkaca dan mulai mengencangkan ikat pinggang. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Senin (3/8/2026) kemarin. "Saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Kenyataannya, banyak yang belum melakukan efisiensi," tegas Tito Karnavian di hadapan awak media.
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan keras bagi tata kelola keuangan di berbagai daerah. Di saat pemerintah pusat terus menggenjot efisiensi pasca-pemulihan ekonomi, Mendagri menilai masih banyak kebocoran anggaran di tingkat daerah yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Permintaan tambahan dana di tengah kondisi keuangan yang belum efisien dianggap sebagai sebuah langkah yang tidak masuk akal.
Sorotan tajam Mendagri tidak berhenti pada imbauan semata. Tito secara gamblang membongkar 'penyakit lama' birokrasi yang membuat anggaran daerah selalu terasa kurang. Ia menilai praktik pemborosan masih terjadi secara masif dan terstruktur.” Uang rakyat seringkali habis tersedot untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tito merinci, kebocoran terbesar biasanya bersarang pada pos belanja operasional pegawai, biaya pemeliharaan, hingga anggaran makanan dan minuman (mamin). Selain itu, pos perjalanan dinas dan rapat-rapat fisik yang memakan biaya besar juga menjadi sorotan tajam, padahal kegiatan tersebut sangat bisa diakali dengan pertemuan daring atau Zoom.” Ungkap mendagri
Menariknya, Tito juga memberikan peringatan keras ( warning ) yang cukup menohok kepada para kepala daerah agar lebih jeli dan tidak mudah disetir oleh bawahannya. Seringkali, kepala daerah hanya menerima laporan yang sudah 'dipoles' sedemikian rupa. "Jangan mau dibohongin sama Sekda (Sekretaris Daerah), Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam," sentilnya.
Pernyataan blak-blakan ini mengisyaratkan adanya permainan penyusunan anggaran di tingkat staf birokrat yang kerap kali menjebak kepala daerah dalam pusaran inefisiensi. Kepala daerah dituntut untuk berani mencoret pos-pos anggaran siluman yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini Sebagai bentuk keseriusannya.
Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak akan memberikan cek kosong kepada daerah. Desakan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa adanya bukti nyata evaluasi efisiensi akan langsung masuk ke keranjang sampah. Dengan nada yang meninggi, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mudah dikelabui oleh alibi kurang dana dari daerah yang pelaporannya buruk. "No way (tidak ada jalan). Kita nggak akan bodoh-bodoh," ucapnya dengan sangat yakin.
Bukan sekadar gertakan, Tito bahkan telah menyiapkan langkah represif bagi daerah yang masih nekat meminta tambahan DAU. Ia mengancam akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan. "Kalau ada yang minta top up DAU, kita akan turun, kita bedah," pungkas mantan Kapolri tersebut, menutup pernyataannya.
Kini, bola panas berada di tangan para kepala daerah. Langkah berani Mendagri ini memancing sorotan tajam publik: Apakah efisiensi paksa ini benar-benar mampu menekan pemborosan anggaran di daerah? Ataukah para birokrat akan menemukan celah baru untuk mengakalinya? Kita tunggu pembuktiannya di meja audit.
Penulis: Aswan WallyDetik Ambon.Com - Jakarta
